Lingkungan dan Iklim

Oleh: Badarrudin Nento

1. KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEPEREMPAT kawasan hutan dataran rendah Indonesia yang didominasi hutan mangrove, disinyalir telah habis akibat berbagai kegiatan konversi. Jika laju perusakan hutan masih seperti sekarang, diperkirakan pada tahun 2010 seluruh kawasan hutan dataran rendah tersebut akan lenyap.

Data dari World Bank maupun World Conservation Forum yang menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,5-2 juta hektare (ha) per tahun. Jika keadaan ini berlanjut, pada tahun 2005 hutan dataran rendah di Sumatera akan lenyap, menyusul Kalimantan di tahun 2010.

Berdasarkan data Wetland International, setiap tahunnya ada sekitar lima juta populasi burung yang bermigrasi menghindari musim dingin, di habitat asalnya ke daerah yang lebih hangat.

Di Indonesia, ada 15 lokasi yang diidentifikasi sebagai tempat persinggahan burung-burung migran tersebut. Salah satu lokasi, berada di Semenanjung Banyuasin, Sumatera Selatan. Kawasan yang termasuk dalam area TN Sembilang ini, tercatat sebagai jalur yang digunakan lebih dari 75 jenis burung yang bermigrasi pada jalur Asia-Australia bagian timur. Setiap tahun diperkirakan ada sekitar 114.500 ekor burung migran yang singgah di lokasi itu, sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Australia.

Dampak dari rusaknya ekosistem mangrove adalah terjadinya perubahan iklim. Menurut sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para pakar menyatakan bahwa perubahan iklim global disebabkan oleh dua hal, yakni naiknya temperatur panas bumi yang disebabkan terjadinya penggundulan hutan.

A. Kerusakan Bakau

Hutan yang berfungsi sebagai penyerap panas (karbon dioksida) semakin gundul sehingga menyebabkan naiknya temperatur bumi. Dampak lain adalah terjadinya perubahan iklim, yakni naiknya temperatur panas yang kita rasakan belakangan ini. Rusaknya ekosistem lingkungan hutan berdampak pada perubahan iklim, dan terjadinya pergeseran antara musim kemarau dan musim hujan.

Hutan bakau di Indonesia saat ini dinilai dalam keadaan sangat kritis. Di beberapa pesisir, hutan bakau mengalami kerusakan yang sangat parah hingga mencapai 90 persen. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (1993 -2003), hutan bakau yang berada di seluruh pesisir Indonesia lenyap. Akibatnya, kualitas kehidupan masyarakat pesisir pun turut merosot dan bencana alam tidak terhindarkan.

Manurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ICoMAR, pada tahun 1997 mangrove di kawasan delta mahakam mencapai 150.000 ha, namun kini hanya tersisa 15 persen atau sekitar 2..000 ha.

Sementara itu, di pantai Utara Jakarta, pada tahun 1998 luas hutan bakau sekitar 1.200 ha, namun saat ini hanya tinggal 327 ha atau keberadaan hutan bakau yang ada di pantai utara Jakarta hanya tersisa 27 persen. Di kabupaten Rembang Jawa Tengah mengalami kerusakan sekitar 39,1persen atau 117,1 ha. Kondisi sedang sekitar 9,4 persen, dan dalam kondisi baik sekitar 50 ha.

Sementara itu di daratan Sumatera, hutan bakau juga mengalami kerusakan yang signifikan, yakni di daerah Bengkulu mengalami kerusakan sebesar 35 persen dari luas bakau sekitar 11.000 ha. Sehingga saat ini hutan bakau di Bengkulu dalam keadaan rusak parah akibat penebangan secara ilegal.

Sementara itu, sebanyak 6 pulau di Provinsi Riau tenggelam akibat abrasi air laut. Pulau yang tenggelam itu adalah Pulau Nipah, Barkih, Raya, Jenir, Desa Muntai dan Sinaboi. Bencana tengelamnya pulau-pulau kecil itu disebabkan eksploitasi hutan bakau (mangrove) yang membabi buta di Riau. Selain di Bengkalis, kerusakan hutan bakau juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Maraknya pembabatan hutan bakau ini disebabkan hadirnya sebuah perusahaan yang membuka usaha ekspor komoditas cip tahun 1979 silam. Akibatnya hutan bakau di Pulau Bakung mulai gundul. Tahun 1993, luas hutan bakau yang tersisa masih sekitar 18.000 ha, tapi sekarang tinggal 15 persen saja dari luas tersebut.

Penyebab utama kerusakan kawasan bakau adalah alih fungsi lahan dan konversi yang tidak mempertimbangkan fungsi ekologi dan keutuhan ekosistem yang ada. Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah, termasuk sistem pengelolaan sumber daya alam, dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan bakau.

B. Dampak

Indonesia sebenarnya memiliki potensi sumber daya mangrove yang sangat luar biasa. Apabila dikelola dengan baik maka dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua. Negeri yang hijau yang digambarkan sebagai paru-paru dunia, kini menjadi negeri yang menakutkan.

Keramahan alam yang dulu dikenal begitu ramah, kini seperti begitu mudahnya mengeluarkan amarah. Beberapa waktu lalu begitu banyak peristiwa alam yang merenggut banyak jiwa warga.

Yang tidak kalah menakutkan namun tidak dianggap sebagai ancaman yang mematikan, adalah begitu mudahnya masyarakat yang tinggal di sekitar Jabotabek tertimpa banjir. Sedikit saja terjadi hujan dengan curah yang sangat tinggi, banjir segera terjadi.

Perubahan iklim dari dampak didegradasinya hutan baik mangrove maupun hutan dataran tinggi telam menimbulkan berbagai bencana yang memilukan.

Pertanyaannya adalah, bisa dan sanggupkah kita menghukum mereka yang seenaknya menebang pohon dan kita yang menuai banjir? Hukum kita punya, termasuk undang-undang.. Tetapi mengapa kita dibuat tidak berdaya dalam menghadapi orang-orang yang jelas-jelas merusak lingkungan. Media massa pun gemcar mengangkat tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Namun, aparat penegak hukum dibuat tidak berdaya. Mereka tahu bahwa ada pelanggaran hukum yang terjadi, tetapi tidak tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Penegakkan hukum penting, tapi kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan kelestarian lingkungan jauh lebih penting bila kita tidak melulu kebanjiran. Walau banjir besar itu muncul karena hujan yang terus-menerus sehingga air dari Tangerang dan Bogor mengalir ke Jakarta dan adanya gelombang pasang laut, tapi kerusakan lingkungan juga merupakan salah satu sebab terjadinya banjir dan perubahan iklim.

C. Penanggulangan

Menyedihkan memang, sebab dalam satu dekade terakhir ini kerusakan hutan mangrove sudah pada tingkat yang kritis. Mangrove seluas 8,6 juta ha terdiri dari 3,8 juta ha berada di kawasan hutan, dan 4,8 juta ha berada di kawasan nonhutan, telah mengalami keruskan 44,7 persen pada kawasan hutan. Bahkan kerusakan yang lebih parah terjadi di kawasan nonhutan yaitu seluas 87,5 persen.

Beruntung kita masih diberi hamparan luas mangrove. Potensi mangrove di Indonesia memang masih luas dibandingkan negara lain. Sebab dari 15,9 juta ha hutan mangrove terdapat di seluruh dunia, sekitar 27 persen berada di Indoneisa. Namun, jika saja kerusakan demi kerusakan tidak dapat dihentikan maka Indonesia akan menjadi negara terparah yang tidak bisa mengonservasi mangrovenya.

Penanggulangannya diperlukan kerja sama baik pemerintah, maupun seluruh lapisan stakeholder harus bersatu untuk menanganinya. Tanpa usaha bersama akan sia-sia belaka, dan itu berarti bencana demi bencana akan datang silih berganti.

Di atas kertas sebenarnya sudah ada payung hukum yang memagarinya. Karena pemerintah Indonesia sendiri turut meratifikasi Konvensi Lahan Basah dengan terbitnya Keppres No 48 Tahun 1999. Dalam konvensi tersebut ekosistem mangrove dikategorikan sebagai ekosistem lahan basah yang harus dilindungi.

Sayangnya, apa yang tertera di atas kertas tidak semuda ketika diimplementasikan dilapangan. Hal itu diperparah lagi dengan penegakan hukum yang belum memadai jika terjadi pelanggaran atas eksploitasi yang semena-mena. Salah satu bentuk pelanggaran yang belum ada sangsinya adalah tentang ketentuan perlindungan jalur hijau mangrove.

Dalam UU No 41 Tahun 1999 ditetapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Namun pelangaran terhadap UU masih dan terus berlangsung. Akibatnya semakin banyak pelanggaran yang terjadi tanpa dapat disentuh hukum. Padahal kelestarian hutan mangrove/bakau dari kerusakan ekosistem adalah tergantung dari bagaimana kepedulian kita mulai dari lapisah atas hingga lapisan bawah.

2. BENCANA BANJIR DISERTAI LONGSOR AKIBAT ULAH

MANUSIA

Kegiatan pemasyarakatan peduli air yang idenya berasal dari Depkimpraswil yang memandang perlunya peranserta masyarakat umum dan swasta ditingkatkan. Mereka diminta secara bersama-sama melakukan pengelolaan sumber daya air (SDA) seperti konservasi, pengendalian daya rusak, peningkatan daya guna air dan membuka informasi untuk berinvestasi di sector air. Karena air merupakan sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh setiap mahluk terutama manusia. Oleh karena itu keberadaan sumber daya air harus tetap dilestarikan dan dikelola secara bersama-sama bagi kepentingan bersama pula. Diakui peran masyarakat selama ini terhadap kelestarian air dirasakan masih kurang. Hal itu dapat dilihat dari cara mereka membuang sampah, menebang pohon dan menggunduli hutan. Tidak ada saling menunjang untuk melestararikan sumber daya air.

Pernyataan itu diutarakan Dr. Inreswari Guritno dari FTUI usai menjadi moderator pada acara Penyuluhan bagi Guru-Guru SD dari wilayah Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang berlangsung Selasa, (26/3) di Jakarta. Acara itu diselenggarakan oleh Ditjen SDA bekerjasama dengan FAI, FTUI dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia 2002 dengan programnya "Pemasyarakatan Peduli Air".

Dikatakan, peran serta itu tidak hanya pada kondisi alam agar sumber air tetap menyangga kehidupan tetapi juga pada fasilitas prasarana bangunan air. Agar tetap bisa lestari fungsinya, maka perlu dipelihara dengan baik. Terlebih dalam kondisi krisis saat ini bila masyarakat tidak bergerak memberdayakan dirinya sendiri ataupun bersama-sama memberdayakan lingkungan maka pemerintah juga tidak berdaya. Karena bila semua harus dilakukan pemerintah maka biaya pembangunnya akan sangat besar. "Bayangkan bila semua harus dilakukan pemerintah, maka berapa besar dana pembangunan yang akan ditanggung. Tetapi bila pemberdayaan lingkungan dipikul bersama, jelas bebannya akan berkurang," ucap dosen UI.

Adanya bencana banjir dan longsor yang terjadi mengindikasikan bahwa tidak adanya kepedulian terhadap kelestarian atau konservasi air. Upaya yang tengah diupayakan adalah mencoba konservasi sumber daya air. Target group yang dicapai baru mencakup guru-guru sekolah. Padahal masyarakat umum, petani, pemukim lahan kritis dan swasta dan industri, politisi dan birokrat, pemimpin informal juga perlu penyuluhan tentang konservasi air. "PKK, Karang Taruna, ibu-ibu rumah tangga, juga harus dimasukkan dalam target group dimasa datang," tambahnya.

Dia mengaku bahwa keberadaan prasarana-prasarana pengelola sumber daya air dirasakan jauh dari mencukupi. Karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal itu disebabkan karena terus bertambahnya penduduk Indonesia. Padahal, prasarana yang ada tersebut dibangun untuk mencukup kebutuhan pada saat itu. Menurutnya, degradasi lingkungan saat ini semakin parah. Diibaratkan, dulu pertengahan 1980-an banjir terjadi hanya pada daerah rawan banjir.. Dan bencana alam itu hanya berupa banjir saja. Tetapi tahun 1994 ke depan setiap terjadi bencana banjir pasti diikuti oleh longsor. "Dan semua itu terjadi akibat ulah manusia. Meskipun penyebab banjir bisa diakibatkan oleh kondisi alam," ucapnya. Dikatakan, bencana yang diakibatkan oleh kondisi alam misalnya, bentuk daerah aliran sungai yang sempit dan tidak bercabang, curah hujan yang cukup tinggi dan kerusakan hutan akibat kebakaran serta perubahan iklim di dunia. Adapun bencana alam yang diakibatkan manusia seperti kurangnya pemeliharaan sungai, penggunaan daerah hulu untuk permukiman, pengundulan hutan dan kesadaran dan disiplin aparat pemerintah/ masyarakat rendah. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan bantaran sungai, penggunaan daerah rawan banjir dan daerah parkir air, pendangkalan sungai, pembangunan fisik di daerah hulu dan kurang terawatnya saluran drainase kota secara berkala.

3. PENATAAN RUANG DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL, EKONOMI

DAN SUMBER DAYA ALAM


A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007, pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu yakni termasuk sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”.

Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Tata Ruang adalah wujud dari pemanfaatan ruang sebagai hasil interaksi manusia berupa kegiatan atau aktivitas sosial dan ekonominya dengan alam atau lingkungannya (ekologi) yang terbentuk melalui penataan ataupun tidak ditata dengan wujud struktur ruang dan pola ruangnya disusun secara nasional, regional dan lokal. Dimana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rencana Tata Ruang berisi rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang. Rencana struktur ruang adalah arahan pengembangan elemen-elemen pembentuk struktur ruang yang terdiri dari sistem pusat-pusat permukiman, sistem jaringan transportasi (darat, laut, udara), sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana sumber daya air yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (1) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (2) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (3) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem.

B. PENATAAN RUANG DALAM ASPEK AKTIVITAS EKONOMI

Pengembangan ruang untuk investasi diperlukan dengan pemikiran bahwa investasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keamanan wilayah, investasi dan kesejahteraan. Keamanan wilayah tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila tidak ada iklim investasi, investasi tidak mungkin terjamin jika tidak ada kesejahteraan masyarakat, dan keamanan wilayah tidak mungkin tercapai jika tidak ada percepatan dan penambahan investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dalam pemanfaatan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pihak-pihak yang berada langsung di lapangan.

Akan tetapi pada kenyataannya selama ini, perkembangan ekonomi cenderung tidak sesuai dengan basis ekonomi dan mendorong terjadinya eksploitasi lahan, sementara daya dukung lahan sendiri memiliki keterbatasan..

Disadari bahwa berbagai macam usaha pembangunan khususnya pembangunan untuk investasi dan ektivitas ekonomi telah dilaksanakan selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan tersebut yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan untuk aktivitas ekonomi yang dirasa merugikan kehidupan (fisik dan psikhis) masyarakat dan alam. Masalah lingkungan timbul karena interaksi antara aktivitas ekonomi dengan eksistensi sumber kekayaan alam. Disadari antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan mempunyai titik perhatian berbeda, sehingga diperlukan kompromi kedua kepentingan ini melalui pendekatan yang integratif dan terpadu, sebagai optimalisasi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara simultan.

Dengan demikian, penataan ruang selama ini sangat bias kepentingan sektor, terutama di era pemerintahan yang sentralistik, sekotral, dan vertikal. Produk rencana tata ruang seringkali dalam kedudukan yang lemah bila dihadapkan dengan kepentingan sektor yang tidak jarang juga mempunyai produk rencana spatialnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik antar sektor dalam pemanfaatan ruang. Tidak jarang sektor yang lebih mendatangkan keuntungan finansial jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan dengan sektor yang bertujuan menjaga kelestarian dan keserasian ruang dan lingkungan yang berorientasi jangka panjang. Hal ini sering mendatangkan pelanggaran rencana tata ruang, namun diabaikan, yang kemudian direvisi yang akhirnya melegitimasi pelanggaran tata ruang tersebut.

C. PENATAAN RUANG DALAM ASPEK SOSIAL

Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat terhadap ruang sebagai wadah kegiatan. Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, akan senantiasa berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai perkembangan kuantitas dan kuali-tas masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator dinamika serta kondisi pembangunan masyarakat kota tersebut berserta wilayah di sekitarnya.

Disadari bahwa berbagai macam usaha pembangunan telah dilaksanakan ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan (fisik dan psikhis) masyarakat.

Ruang sosial ditandai dengan posisi. Posisi ditandai dari hubungan yang relatif antar individu. Hubungan yang relatif ditandai dengan relasi kekuasaan. Sehingga hubungan yang relatif (diperbandingkan) seringkali disederhanakan menjadi apakah kita dapat diterima atau dikeluarkan dari konvensi tertentu atau hukum atau berdasarkan seksualitas, keyakinan, kelas sosial, keturunan, rasial, dan alasan lain. Ruang sosial ini merupakan bagian terbesar, mungkin keseluruhan dari ritus kehidupan setiap orang. Ruang sosial berimpit selalu dengan semua wacana tentang ruang.

Tata ruang adalah sebuah metafora tentang wadah dimana (i) dapat diwujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dalam Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007, tata ruang bertugas menyusun pusat-pusat permukiman dan sistem sarana dan prasarana pendukungnya, juga peruntukannya sebagai fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Persoalannya selama ini tata ruang yang bertujuan mengatur manusia, aktivitas sosial dan kelangsungan hidupnya memiliki tingkat keterlibatan publik yang minimal. Bahkan jauh dari realitas publik. Tata ruang di Indonesia mengendurkan simpul sosial, memecah masyarakat, menghilangkan identitas yang bersifat lokal.

Pusat-pusat permukiman adalah identitas pertama dari sebuah ruang. Permukiman dalam konsep kontemporer tidak hanya berisi rumah tangga-rumah tangga namun juga mencakup fasilitas pasar, pendidikan dan tempat-tempat rekreasi. Yang kesemuanya adalah ruang-ruang publik yang bersifat material. Dimanakah ruang publik yang bersifat kopnseptual, ide-ide, mimpi-mimpi dan cita-cita komunitas? Dalam sebuah perencanaan tata ruang.. Dimanakah ruang-ruang privat berada? Rumah-tangga. Sehingga kebertetanggaan (neighboourhood) merupakan ruang sosial tingkat pertama dan paling majemuk. jarak antara privat dan publik masih cukup jauh. Jika mengambil konsep ruang teritori, maka semakin luas teritori dan semakin banyak populasi maka publik yang terlibat semakin seragam, jika tidak ingin dikatakan terwakilkan.

D. PENATAAN RUANG DALAM ASPEK SUMBER DAYA ALAM

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi setiap waktu membutuhkan peningkatan kebutuhan akan ruang. Di sisi lain ruang sifatnya tetap dalam arti luas, namun dari sisi komposisi baik fisik, ekonomi dan sosial akan selalu berubah seiring dengan perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang yang tidak memperhitungkan keseimbangan geobiofisik akan berakibat kepada kemubaziran dan dampak bencana alam yang akan terjadi.

Sudah menjadi hal yang alami dan fitrah bahwa ruang diisi oleh tiga jenis sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam dapat pulih (renewable resource) dan sumber daya alam tidak dapat pulih (non renewable resource). Sumber daya alam dapat pulih diantaranya seperti sumber daya hutan, sumber daya lahan, atau sumber daya perikanan laut bila dieksploitasi melebihi daya regenerasinya akan berakibat kepunahan dan merusak keseimbangan ekosistem.

Setiap sumber daya alam memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi fisik/ekosistem atau ekologi dan fungsi ekonomi. Tidak jarang sumber daya alam hanya dilihat dari satu fungsi saja yaitu fungsi ekonomi, sehingga fungsi ekologi terabaikan. Hal ini didorong oleh kemampuan manusia untuk melihat kedepan dan lebih cendrung bersifat myopic (jangka pendek dan sempit). Semakin rendah SDM, kemiskinan, ketidakpastian, dan ketidakadilan akan mendorong manusia makin bersifat oportunis dan melihat kepentingan sesaat, sehingga sumber daya alam banyak mengalami kerusakan dan ruang tidak ditata dengan baik dan banyak pelanggaran terhadap produk rencana tata ruang.

Kecenderungan pemanfaatan sumber daya yang semakin tidak terkendali, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya buatan adalah masalah klasik di dalam penataan ruang. Permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan sumber daya-sumber daya yang karena karakterisitiknya tidak dapat dimiliki secara individual (sumber daya bersama) atau juga menyangkut pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya lainnya termasuk sumberdaya yang dikuasai secara privat namun terkait dengan kepentingan bersama. Kurang tertatanya aturan mengenai pemanfaatan berbagai bentuk sumber daya dan kepentingan bersama (the commons) mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan seperti terjadinya degradasi sumber daya, penggunaan sumberdaya secara berlebihan (overuse), congestion (kemacetan akibat penggunaan sumberdaya secara bersamaan, timbulnya pelaku-pelaku free rider (penunggang gelap) dalam pemanfaatan sumberdaya, dan perilaku korupsi maupun perilaku rent-seeking. Terjadinya degradasi terhadap sumber daya ini sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan (tata kelola) dalam memanfaatkannya. Keberadaan dan pengelolaan sumber daya telah menempatkan betapa pentingnya teori-teori dan konsep yang mengelola sumber daya dan kepentingan bersama tersebut.

Degradasi lingkungan banyak terkait dengan karakterstik manusia yang memanfaatkan dan mengelola lingkungannya. Degradasi lingkungan juga banyak terkait dengan karakteristik dari hubungan antara sesama manusia (social system). Banyak fakta dari hasil studi yang menunjukkan bahwa terjadi degradasi lingkungan sering berkaitan dengan adanya kesenjangan pendapatan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakseimbangan distribusi kekuatan politik (Torras dan Boyce, 1998). Pendidikan yang lebih tinggi dan distribusi kekuatan (power distribution) yang lebih luas atau merata akan membawa pengaruh positif terhadap kualitas lingkungan. Dengan demikian, penelitian sebagaiamana dilakukan Torras dan Boyce (1998) serta banyak penelitian-penelitian lainnya (Katherina, 2007) menjadi penegas bahwa degradasi sumber daya dan lingkungan bukan semata masalah fisik dan ekonomi namun lebih pada masalah kelembagaan. Pretty dan Ward (2001) menunjukkan berbagai contoh yang mengindikasikan bagaimana ikatan-ikatan dan perilaku sosial yang tercermin dalam suatu kegiatan bersama, mempengaruhi kinerja lingkungan.

Dampak kelembagaan dalam berbagai degradasi sumber daya jelas terlihat terutama pada sumber daya yang memiliki karakteristik common pool resources (sumber daya yang dimiliki secara bersama).

Kebijaksanaan selama ini yang mengejar pertumbuhan tingkat ekonomi makro menjadikan rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagai sarana penunjangnya. Pembangunan wilayah misalnya pembangunan kota lebih berorientasikan kepada si kaya dari pada kepada si miskin. Karenanya si kaya semakin kaya, dan si miskin semakin tersingkir. Hal ini menjadikan kota yang lebih egois, kurang manusiawi, dan dampaknya sebagai tergambar di atas, serta terjadinya kecemburuan sosial, yang berakibat terjadinya kerusuhan-kerusuhan masal. Karena itulah reformasi dalam perencanaan kota merupakan suatu keharusan bagi pemerintah Indonesia saat ini.

E. KESIMPULAN

Pada dasarnya, penataan ruang bertujuan agar pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budi daya dapat terlaksana, dan pemanfaatan ruang yang berkualitas dapat tercapai. Upaya penataan ruang ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya. Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan.

Penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan, di samping itu juga harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan.

Rencana tata ruang hendaknya tidak hanya dilihat sebagai aspek prosedural dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan itu sendiri, dengan mewujudkan mekanisme prosedur yang tepat dan efektif, terutama dalam penggunaan lahan, Baik bagi kepentingan pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dengan demikian maka, bagaimana penataan ruang seharusnya? Pertama, perlunya pemahaman secara penuh dan utuh tentang kebijaksanaan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi di daerah dalam penataan ruang, serta penerapannya secara arif, agar pemerintah, swasta dan masyarakat paham akan hak dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan manfaat penataan ruang. Kedua, sistem peraturan dan perundangan yang mengatur pengelolaan pembangunan dan penataan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan perlu lebih terpadu dan transparan, sehingga memungkinkan seluruh masyarakat termasuk dunia usaha ikut serta mengembangkannya dalam pelaksanaan. Ketiga, perlu mengantisipasi masa yang akan datang, di mana pembangunan yang berkualitas dapat mengatasi masalah keterbatasan sumber alam, modal, dan teknologi, serta mempu mengantarkan Indonesia ke dalam pergaulan dunia yang maju. Keempat, karena kota akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama, maka penataan ruang kota perlu diarahkan kepada pola pembangunan perkotaan yang mempunyai kesesuaian tinggi dengan sistem sosial budaya, sistem sosial ekonomi, dan sistem ekologis, sehingga mampu meningkatkan manfaat nyata dan mengurangi beban sosial bagi masyarakat banyak. Kelima, sebagai pusat pelayanan, kota harus mampu memberikan pelayanan kebutuhan ruang bagi setiap golongan masyarakat, baik yang berjalan kaki, yang naik sepeda, yang naik mobil, yang berpenghasilan rendah, tinggi, yang dewasa (pria dan wanita), maupun yang masih anak-anak, sehingga manusia kota secara bersama menjadi kreatif, produktif dan serasi satu sama lain. Keenam, penataan ruang harus mengacu kepada pemberdayaan ekonomi rakyat dan kemitraan dalam pembangunan, sehingga dapat menjamin kemakmuran bagi semua orang. Ketujuh, menerapkan prinsip-prinsip yang menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.